Pada 2021, Anies Baswedan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya 0,85% saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Keputusan ini dibuat setelah terjadi berbagai rangkaian kebijakan dari pemerintah pusat mengenai UMP 2022. Awalnya, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada para kepala daerah bahwa kenaikan upah minimum rata-rata seharusnya berada di angka 1,09%. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan simulasi kenaikan rata-rata UMP 2022 berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Namun, kepala daerah dapat menetapkan UMP 2022 paling lambat 21 November 2021.
Meski demikian, Anies Baswedan menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh yakni sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.667. Keputusan tersebut memang lebih rendah dari rata-rata kenaikan UMP DKI dalam enam tahun terakhir yang sebesar 8,6% per tahun, tetapi kenaikan upah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan daya beli masyarakat.
Rencana kenaikan UMP yang dilakukan Anies Baswedan mendapatkan banyak protes dari kalangan buruh. Pihak buruh menyatakan bahwa kenaikan UMP sebesar 5,1% sangat kecil. Sebelumnya, mereka menuntut adanya kenaikan sebesar 10%, namun kemudian justru menurunkan permintaannya. “Agar dinaikkan upah 4-5% baik upah minimum provinsi dan upah minimum kota, kami ada angka kompromi 4-5% di sel wilayah RI. Gubernur Anies Baswedan harus mengubah SK tersebut, Bupati dan Walikota yang belum mengeluarkan UMK kami minta naikkan 4-5%,” sebut Said.
Anies Baswedan menegaskan keputusannya menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, kenaikan UMP ini bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan buruh. “Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha,” kata dia.
Harapannya, dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, Anies Baswedan memberikan sinyal positif bahwa pemerintahnya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam dunia kerja di DKI Jakarta. Kenaikan UMP ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan buruh.
Menurut Anies, kenaikan UMP sebesar 5,1% menjadi Rp 4.837.560 per bulan merupakan kenaikan yang layak bagi pekerja. Selain itu, kenaikan tersebut juga masih terjangkau bagi pengusaha, sehingga tidak menimbulkan beban berat pada perusahaan. Dengan kenaikan ini, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di DKI Jakarta.
Anies Baswedan juga menegaskan bahwa keputusan kenaikan UMP ini didasarkan pada asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia kerja. Pemerintah DKI Jakarta memperhatikan kepentingan buruh dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kenaikan UMP yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kenaikan UMP ini diharapkan juga dapat memperbaiki kualitas hidup pekerja dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
Dalam memutuskan kenaikan UMP, Anies Baswedan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan ahli ekonomi. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, keputusan kenaikan UMP dapat dipertanggungjawabkan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak.
Diharapkan dengan kenaikan UMP ini, DKI Jakarta dapat memperlihatkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja dan dunia usaha di Jakarta. Kenaikan UMP ini dapat menjadi awal yang baik bagi pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.